Business Wealth Your Questions The Coach What Is An Insurance Bond News Story Ceaaafdbef | Starter Guides Bond Insurance
Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Wednesday, April 30, 2014

Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan

Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan, yang terdiri dari
- Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
- Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
Penandatanganan  Kontrak Pengadaan Barang/Jasa  dilakukan paling  lambat 14   (empat  belas)   hari  kerja dari tanggal penerbitan SPPBJ, dan dapat dilakukan dengan syarat setelah PPK  menyempurnakan rancangan  Kontrak, setelah setelah DIPA/DPA ditetapkan dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
PPK  dilarang  mengadakan  ikatan  perjanjian  atau  menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila  belum tersedia anggaran  atau tidak  cukup tersedia  anggaran yang  dapat mengakibatkan  dilampauinya  batas  anggaran  yang  tersedia  untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
Untuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli  hukum Kontrak.
Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa  adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa,  yang  telah didaftarkan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan, atau Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah  pengurus/karyawan perusahaan  yang berstatus  sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau  pendelegasian   wewenang yang sah dari  Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Tuesday, April 29, 2014

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Kontrak)

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Kontrak)  adalah perjanjian tertulis antara  PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Jenis Kontrak ditetapkan oleh PPK dalam rancangan kontrak di dalam dokumen pengadaan.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
Kontrak berdasarkan cara pembayaran, yang terdiri dari
- Kontrak Lump Sum;
- Kontrak Harga Satuan;
- Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
- Kontrak Persentase; dan
- Kontrak Terima Jadi (Turnkey).
Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, yang terdiri dari
- Kontrak Tahun Tunggal; dan
- Kontrak Tahun Jamak.
Kontrak berdasarkan sumber pendanaan, yang terdiri dari
- Kontrak Pengadaan Tunggal;
- Kontrak Pengadaan Bersama; dan
- Kontrak Payung (Framework Contract).

Monday, April 28, 2014

Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian, dilakukan melalui pihak ketiga yaitu konsiliator yang memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka. Komisi konsiliasi yang terlembaga atau bersifat ad hoc dapat juga dibentuk oleh para pihak, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Keputusan yang diberikan melalui konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.
Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Pembedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

Sunday, April 27, 2014

Korupsi

Korupsi adalah perbuatan yang diatur dalam UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, yang mencakup:
- Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)
- Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11)
- Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
- Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
- Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
- Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)

Saturday, April 26, 2014

Klasifikasi ABC

Klasifikasi ABC adalah pengelompokan item barang/jasa berdasarkan 3 (tiga) kelas, yaitu; kelas A biasanya mewakili 20% banyaknya item yang menggunakan antara 50% sd 70% dari jumlah rupiah anggaran pengeluaran, kelas B biasanya mewakili 30% dari banyaknya item dengan 20% sd 30% jumlah rupiah anggaran pengeluaran, dan kelas C biasanya mewakili 50% dari banyaknya item dengan 10% ad 20% jumlah rupiah anggaran pengeluaran.
Strategi Pengadaan sampai dengan pengendalian inventori yang berbeda untuk tiga kelas ini akan dapat menghemat usaha, waktu  dan biaya (cost) dalam keseluruhan proses pengadaan barang/jasa.

Friday, April 25, 2014

Klarifikasi dan Negosiasi

Klarifikasi dan Negosiasi adalah salah satu tahapan dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk memperoleh  harga  yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan .Tujuan dari klarifikasi dan negosiasi adalah meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal dan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta.
Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi, kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.
Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:
Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
a) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
b) cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
c) kualifikasi tenaga ahli;
d) organisasi pelaksanaan;
e) program alih pengetahuan;
f) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
g) jadwal penugasan personil; dan
h) fasilitas penunjang.
Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
a) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
b) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
c) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;
b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau  negosiasi terutama:
1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
3) biaya satuan  dibandingkan  dengan  biaya yang berlaku di pasar/kewajaran biaya;
c. klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan  yang bersangkutan;
d. biaya  satuan   dari  biaya  langsung  personil  paling tinggi 4  (empat)  kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan  paling tinggi 2,5 (dua koma lima)  kali penghasilan  yang  diterima tenaga ahli tidak tetap; dan
e. unit  biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.

Kepala ULP

Kepala ULP adalah jabatan di dalam organisasi ULP yang memiliki Tugas pokok dan kewenangan meliputi:
a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
c. mengawasi  seluruh   kegiatan  pengadaan   barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok  Kerja sesuai  dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja  yang  ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan dan/atau KKN.

Wednesday, April 23, 2014

Kelompok Kerja ULP

Kelompok Kerja ULP adalah Anggota ULP yang berjumlah gasal beranggotakan  paling kurang  3  (tiga)  orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, dengan tugas utama untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang Jasa untuk:
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b. Pengadaan Jasa  Konsultansi   dengan  nilai  diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
c. atau untuk selain poin a dan b yang tidak dilakukan oleh pejabat pengadaan.

Persyaratan Anggota Kelompok Kerja ULP:
a. memiliki integritas,  disiplin,  dan  tanggung   jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan  yang akan diadakan;
c. memahami  jenis  pekerjaan  tertentu  yang menjadi tugas  ULP/Kelompok  Kerja ULP  yang bersangkutan.
d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan;
f. menandatangani Pakta Integritas.

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP meliputi:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke  LPSE  untuk  diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. menjawab sanggahan;
h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk   paket  Pengadaan  Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi  Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar rupiah); atau
b) Seleksi atau  Penunjukan  Langsung   untuk paket Pengadaan Jasa  Konsultansi yang bernilai   paling  tinggi  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa
k. membuat  laporan  mengenai proses  Pengadaan kepada Kepala ULP.
l. dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP dapat mengusulkan kepada PPK:
a. perubahan HPS;  dan/atau
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Kekayaan Bersih, Kemampuan Dasar & K/L/D/I

Kekayaan Bersih adalah kekayaan kotor dikurangi semua hutang, nilai tanah dan nilai bangunan

Kemampuan Dasar (KD) adalah salah satu persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa non kecil untuk memiliki Nilai Pengalaman Pekerjaan Tertinggi (NPt) yang sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, nilai NPt tersebut paling kurang satu pertiga dari nilai HPS untuk pekerjaan konstruksi atau satu perlima dari HPS untuk pekerjaan jasa lainnya. KD dikecualikan  dalam  hal  Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan  nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.
Dalam  hal  kemitraan,   yang  diperhitungkan   adalah   KD  dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).

K/L/D/I adalah singkatan Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat  Daerah/Institusi yang merupakan istilah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tuesday, April 22, 2014

KAK

KAK adalah singkatan dari Kerangka Acuan Kerja, istilah ini dikenal dalam penyusunan RUP (rencana umum pengadaan) dan dalam penyusunan dokumen teknis jasa konsultansi.
PA menetapkan KAK dalam penyusunan RUP yang paling sedikit memuat:
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
PPK menetapkan KAK untuk dokumen teknis jasa konsultansi yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
(1) uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal  sumber pendanaan, nama dan organisasi PPK;
(2) data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang~undangan yang harus digunakan;
(3) tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, keterkaitan antara suatu  keluaran dengan keluaran lain, peralatan dan material yang disediakan oleh PPK serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh Penyedia, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada Penyedia, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh Penyedia, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang
diperlukan (jumlah person-months) dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dengan evaluasi pagu anggaran, jumlah
tenaga ahli tidak dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
(4) jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir);
(5) ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia;
(6) hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh PPK untuk membantu kelancaran tugas Penyedia, persyaratan kerjasama dengan Penyedia lain (apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan data lapangan.

Monday, April 21, 2014

Kanban

Kanban adalah istilah dari bahasa Jepang merupakan Catatan Visual biasanya berupa kartu yang digunakan sebagai tanda bagi satu bagian untuk memproduksi output atau mentransfer material ke bagian yang lain, tidak boleh ada material yang dikirimkan atau dipindahkan tanpa ada kartu kanban ini,  kanban digunakan untuk mengendalikan aliran material melalui sistem JIT (Just In Time).

Sunday, April 20, 2014

JIT (Just In Time)

JIT (Just In Time) adalah suatu konsep sistem produksi tepat waktu yang dikembangkan pertama kali oleh Toyota Motor Corporation, yaitu memproduksi produk yang dibutuhkan, pada saat dibutuhkan oleh pelanggan, dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, pada tingkat kualitas yang prima, pada setiap tahap proses produksi dengan cara yang paling ekonomis dan efisien melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan proses terus menerus.

Saturday, April 19, 2014

Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware)   dalam  suatu  sistem  tata  kelola yang telah dikenal luas di  dunia  usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau  segala pekerjaan   dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan   Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
Pengadaan Jasa Lainnya  meliputi, namun tidak terbatas pada:
a.   jasa boga (catering service);
b.   jasa layanan kebersihan (cleaning service);
c. jasa penyedia tenaga kerja;
d.   jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan;
f.   jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan;
g. jasa pencetakan dan penjilidan;
h.   jasa pemeliharaan/perbaikan;
i.   jasa  pembersihan,  pengendalian hama  (pest  control), dan fumigasi;
j. jasa  pengepakan,  pengangkutan,  pengurusan,  dan penyampaian barang;
k.   jasa penjahitan/konveksi;
l.   jasa impor/ekspor;
m. jasa penulisan dan penerjemahan;
n.   jasa penyewaan;
o. jasa penyelaman;
p.   jasa akomodasi;
q. jasa angkutan penumpang;
r.   jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
s.   jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
t.   jasa pengamanan;
u.   jasa layanan internet;
v. jasa pos dan telekomunikasi;
w. jasa pengelolaan aset;
x. jasa  pekerjaan  survei yang tidak  membutuhkan telaahan tenaga ahli

Friday, April 18, 2014

Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
Pengadaan Jasa  Konsultansi meliputi, namun  tidak terbatas pada:
a. jasa rekayasa (engineering);
b. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk  Pekerjaan Konstruksi;
c. jasa perencanaan (planning), perancangan (design), dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti  transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan energi;
d. jasa  keahlian  profesi, seperti jasa  penasehatan,  jasa penilaian, jasa  pendampingan, bantuan  teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum;
e. Pekerjaan survei yang membutuhkan  telaahan Tenaga Ahli

Thursday, April 17, 2014

Jaminan Sanggah Banding

Jaminan Sanggah Banding adalah surat jaminan yang berfungsi untuk menjamin keseriusan penyedia dalam memberikan surat sanggah banding akibat ketidakpuasan terhadap jawaban sanggahan dari  Kelompok Kerja ULP
Jaminan  Sanggahan  Banding ditetapkan  sebesar  1% (satu perseratus) dari nilai total HPS, dengan masa berlaku 15 (lima  belas)  hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/ Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung.

Wednesday, April 16, 2014

Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pemeliharaan adalah surat jaminan yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan yang diberikan oleh penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Pengadaan Jasa Lainnya  yang membutuhkan  masa pemeliharaan dalam meminta pembayaran 100% (Jaminan Pemeliharaan tidak digunakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi), dengan masa berlaku mulai dari pekerjaan pemeliharaan sampai dengan 14  (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
Besaran nilai Jaminan  Pemeliharaan sebesar 5%  (lima perseratus) dari nilai Kontrak atau dapat pula berupa uang retensi sebesar 5% dari nilai pekerjaan

Tuesday, April 15, 2014

Jaminan Pelaksanaan

Jaminan  Pelaksanaan  adalah surat yang berfungsi untuk menjamin Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan kontrak, penyedia harus memberikan jaminan pelaksanaan PPK pada saat setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, dengan masa berlaku sejak  tanggal Kontrak sampai  serah  terima Barang/Jasa  Lainnya atau  serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
Kecuali untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan  dapat diminta kepada Penyedia Jasa  Lainnya untuk Kontrak  dengan nilai kontrak yang sama, kecuali untuk Pengadaan Jasa  Lainnya  dimana  aset  Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna.
Besaran  nilai  Jaminan   Pelaksanaan  adalah  sebesar 5%  (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau untuk   sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk nilai  penawaran  terkoreksi  dibawah  80% (delapan   puluh  perseratus) dari nilai  total  HPS.
Jaminan  Pelaksanaan  berlaku  sejak  tanggal Kontrak sampai  serah  terima Barang/Jasa  Lainnya atau  serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
a. penyerahan  Barang/Jasa   Lainnya   dan  Sertifikat Garansi; atau
b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima  perseratus)  dari  nilai  Kontrak  khusus  bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Monday, April 14, 2014

Jaminan Uang Muka

Jaminan Uang Muka adalah surat yang berfungsi untuk menjamin pembayaran Uang Muka yang diterima Penyedia Jarang/Jasa yang besarnya senilai Uang Muka yang diterimanya.

Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Baca tentang Uang Muka disini : 


http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.com/2014/07/uang-muka.html

Sunday, April 13, 2014

Jaminan Penawaran

Jaminan Penawaran adalah surat yang berfungsi untuk menjamin data penawaran dan kesungguhan penyedia barang jasa diberikan  oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya (tidak digunakan pada pengadaan jasa konsultansi) kepada kelompok kerja ULP pada  saat  memasukkan   penawaran, dan dikembalikan setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak yang  besarnya  antara 1% (satu  perseratus)  hingga  3% (tiga perseratus) dari total HPS.
Jaminan   Penawaran   tidak  diperlukan   dalam  hal  Pengadaan Jasa Konsultansi dan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan  dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.
Masa berlaku jaminan penawaran adalah mulai dari batas akhir pemasukan penawaran sampai dengan rencana penandatangan kontrak ditambah dengan 14 (empat belas)  hari  kerja untuk alokasi penyelesaian administrasi pencairannya.

Saturday, April 12, 2014

Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Jaminan adalah Surat yang dikeluarkan Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang memiliki izin dari Menteri Keuangan (dapat dilihat di www.bappepam.go.id), diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada kelompok kerja ULP (jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding) atau PPK untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa sebagaimana dipersyaratkan  dalam Dokumen  Pengadaan/Kontrak  Pengadaan Barang/Jasa

Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Pelaksanaan;
c. Jaminan Uang Muka;
d. Jaminan Pemeliharaan; dan
e. Jaminan Sanggahan Banding.

Friday, April 11, 2014

Jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah urutan tahapan dan waktu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang disusun  dan   ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perpres 54 tahun 2010 dan harus  memberikan  alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan  proses Pengadaan, termasuk waktu untuk:
a. pengumuman  Pelelangan/Seleksi;
b. pendaftaran  dan pengambilan  Dokumen Kualifikasi  atau Dokumen Pengadaan;
c. pemberian penjelasan;
d. pemasukan Dokumen Penawaran;
e. evaluasi penawaran;
f. penetapan pemenang; dan
g. sanggahan dan sanggahan banding.

Secara umum alokasi jadual adalah sebagai berikut:
1. penayangan pengumuman
pengumuman prakualifikasi dan pelelangan/seleksi umum paling kurang 7 (tujuh) hari kerja atau 3 (tiga hari) untuk pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung.
2. pendaftaran Pelelangan/Seleksi
pendaftaran prakualifikasi dimulai  sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu)  hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
pendaftaran pelelangan dengan pascakualifikasi dimulai satu hari sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu)  hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
3. Pemasukan Dokumen
Dokumen Kualifikasi; sejak tanggal pengumuman sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi.
Dokumen Penawaran pada pelelangan paska kualifikasi ; dimulai 1  (satu) hari  kerja   setelah  pemberian  penjelasan  sampai dengan paling kurang 2  (dua)  hari kerja setelah penjelasan  dengan memperhitungkan   waktu  yang  diperlukan  untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan.
Dokumen Penawaran pada prakualifikasi dimulai 1  (satu) hari  kerja   setelah  pemberian  penjelasan  sampai dengan paling  kurang  7  (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
4. Pemberian penjelasan dilaksanakan  paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman atau undangan Pelelangan/Seleksi.
5. Evaluasi Dokumen Penawaran disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya pokja ULP dan dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang diperlukan atau jenis dan kompleksitas pekerjaan;
6. Masa Sanggahan
Untuk semua masa sanggahan (pra kualifikasi, pengumuman pemenang dan sanggah banding) dalam proses pemilihan yang dilaksanakan dengan Pelelangan/Seleksi umum  diberikan masa sanggahan selama 5 (lima) hari kerja.
Untuk semua masa sanggahan (pra kualifikasi, pengumuman pemenang dan sanggah banding) dalam proses pemilihan yang dilaksanakan dengan Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana   Perorangan  diberikan masa sanggahan selama  3   (tiga)   hari  kerja.
Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender dengan Batas  akhir  setiap  tahapan   pemilihan  adalah hari kerja.
Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/Sayembara diserahkan   sepenuhnya  kepada  ULP/ Pejabat Pengadaan.

Thursday, April 10, 2014

Inventori

Inventori adalah penyimpanan dari barang atau stok, dapat berupa bahan baku, produk setengah jadi atau work in process (WIP) dan produk akhir.

Tuesday, April 8, 2014

Incoterm

Incoterm adalah singkatan dari International Commercial Terms merupakan istilah-istilah dalam perdagangan internasional yang berisi bagaimana tata cara atau ketentuan suatu barang dapat dikirimkan dari pemasok kepada pembeli seperti dimana beralihnya kepemilikan, siapa yang menyiapkan dan membayar asuransi, siapa yang menyiapkan dan membayar moda transportasi dan sebagainya, ketentuan dalam incoterm yang dapat di antara lain
EXW (Ex works), FCA (Free Carrier), CPT (Carriage Paid To), CIP (Carriage & Insurance Paid To), FAS (Free Alongside Ship), FOB (Free On Board), CFR (Cost And Freight), CIF (Cost, Insurance and Freight), DAT (Delivered At Terminal), DAP (Delivered At Place), DDP (Delivery Duty Paid).

Monday, April 7, 2014

Industri Kreatif

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan  bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta

Sunday, April 6, 2014

HPS Jasa Konsultansi

HPS Jasa Konsultansi merupakan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan jasa konsultansi terdiri dari komponen:
(1) Biaya Langsung Personil (Remuneration);
(2) Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost);
(3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi,  pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain

Saturday, April 5, 2014

HPS

HPS adalah singkatan dari Harga Perkiraan Sendiri, merupakan harga perkiraan dari per satuan barang/jasa untuk semua metode pengadaan barang/jasa (kecuali pada Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian), dengan memperhitungkan  keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar (tidak boleh memperhitungkan biaya umum, keuntungan, biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia) yang ditetapkan oleh PPK paling lama  28   (dua  puluh  delapan)   hari  kerja; sebelum  batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Nilai  total HPS  bersifat terbuka dan tidak rahasia (rinciannya bersifat rahasia) yang diumumkan pada pengumuman paket pekerjaan dan dalam dokumen pengadaan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. HPS
HPS  digunakan sebagai:
a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan  Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran.
c. dasar  untuk  menetapkan  besaran  nilai Jaminan Pelaksanaan  bagi penawaran  yang  nilainya  lebih rendah  dari 80% (delapan puluh  perseratus)  nilai total HPS.
d. dasar untuk negosiasi biaya.
HPS  bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan  data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
a. Harga  pasar  setempat  yaitu  harga  barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
b. informasi biaya satuan  yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
c. informasi biaya satuan  yang dipublikasikan secara resmi  oleh  asosiasi terkait  dan  sumber  data  lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. daftar  biaya/tarif   Barang/Jasa   yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan  faktor perubahan biaya;
f. inflasi tahun  sebelumnya, suku  bunga  berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
g. hasil  perbandingan  dengan  Kontrak  sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi  lain maupun pihak lain;
h. perkiraan  perhitungan  biaya yang dilakukan  oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional  dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.

Thursday, April 3, 2014

Harga Evaluasi Akhir

HEA adalah singkatan dari Harga Evaluasi Akhir merupakan penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan. HEA berupa rumus yang diberikan kepada Penawaran Produk Dalam Negeri yang memperoleh preferensi harga dengan mengalikan harga penawaran awal dengan perhitungan komponen Preferensi (TKDN x Preferensi Harga). Hasil dari HEA tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh ULP untuk menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi. HEA dihitung dengan ketentuan/rumus sebagai berikut:
HEA =  (1/ 1 + KP) x HP
HEA   =  Harga Evaluasi Akhir.
KP = Koefisien Preferensi (Tingkat   Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).
HP = Harga Penawaran (Harga  Penawaran yang memenuhi  persyaratan  lelang dan  telah dievaluasi, termasuk koreksi aritmatik).
Dalam  hal  terdapat   2   (dua)   atau   lebih  penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.

Wednesday, April 2, 2014

Kontrak Harga Satuan & Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

Kontrak  Harga Satuan  adalah Kontrak  Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harga  Satuan  pasti  dan  tetap  untuk  setiap  satuan  atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama  atas volume  pekerjaan  yang  benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan   hasil  pengukuran   bersama  atas  pekerjaan yang diperlukan.

Harga Satuan Timpang

Harga  Satuan  Timpang  adalah  Harga  Satuan  penawaran   yang melebihi 110% dari Harga Satuan yang tercantum dalam HPS. Harga Satuan penawaran timpang dilakukan klarifikasi dan apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata Harga Satuan penawaran tersebut timpang, harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
penyesuaian  harga tidak  diberlakukan terhadap Kontrak  Tahun  Tunggal dan  Kontrak   Lump   Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang

Tuesday, April 1, 2014

Harga Penawaran

Harga Penawaran adalah harga penawaran per satuan barang/jasa yang ditawarkan peserta/calon penyedia kepada pengguna barang/jasa yang rinciannya tercantum dalam dokumen penawaran harga.
Pada metode satu sampul, harga penawaran akan dibuka pada saat pembukaan dokumen penawaran
Pada metode dua sampul dan dua tahap, harga penawaran tidak dibuka sampai dengan ditetapkannya peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis.