Performance Bond Requirements | Bid Bond Guarantee
BREAKING NEWS

Senin, 26 Oktober 2015

Syarat Dan Ketentuan Product


1. Syarat Umum :

Mengisi dan menyerahkan formulir Permohonan Penerbitan Surety Bond, serta melampirkan dokumen legalitas perusahaan/ Company Profile, diantaranya;
  1. -  Copy akta pendirian & perubahan perusahaan beserta surat pengesahaan 
  2. -  Copy surat izin usaha perusahaan (SIUP) / surat ijim usaha jasa konstruksi (SIUJK)
  3. -  Copy tanda daftar perusahaan (TDP)
  4. -  Copy tanda daftar rekanan (TDR)
  5. -  Copy Surat keterangan domisili perusahaan (SKDP)
  6. -  Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan
  7. -  Copy KTP/NPWP Direksi / Pengurus
  8. -  Daftar pengalaman perusahaan
  9. -  Laporan keuangan 2 tahun terakhir (neraca dan rugi laba)
  10. -  Surat Dukungan Supplier
  11. -  Copy Surat Keterangan Pengukuhan Kena Pajak (PKP)
  12. -  Copy Surat Keanggotaan KADIN, GAPENSI atau Asosiasi lainnya
  13. -  Daftar Peralatan Kerja yang dimiliki
  14. -  Daftar Tenaga Ahli Perusahaan
  
2. Syarat Khusus :

Menyerahkan dokumen pendukung sesuai jenis Surety Bond yang dimohonkan sbb:
  •      - Undangan Lelang/Dokumen Pengadaan/Pengumuman/Aanwijzing 
  •      - Bill of Quantity (BQ) / Rencana Anggaran Biaya 
  •      - Surat Penunjukkan Pemenang Barang/Jasa
  •      - Surat Perintah Kerja 
  •      - Draft Surat Perjanjian/Kontrak
  •      - Surat Penunjukan/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Kerja/Kontrak
  •      - Surat Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani para pihak.
  •       - Berita Acara Serah Terima (BAST) Tahap I
  •       - Surat keterangan Penyelesaian Pekerjaan
  •       - Laporan mingguan terakhir

Ketentuan Surety Bond

-   Jangka waktu jaminan suretybond kurang atau paling lama sesuai dengan jangka waktu 
    dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pokok yang ditandatangani oleh Principal dan Obligee;

-   Surety berkewajiban dan dapat mengeluarkan surat konfirmasi keabsahan atas 
    Suretybond secara sepihak, yang diterbitkan apabila dimintakan oleh Obligee;

-   Principal berkewajiban menandatangani Perjanjian Penerbitan Suretybond dan 
    Persetujuan Ganti Rugi kepada Surety (Indemnity Agreement)

-   Surety berhak memberitahukan kepada Principal atas permohonan pencairan jaminan  
    yang diajukan oleh Obligee;

-   Principal terikat dan berkewajiban melakukan pembayaran kembali (Recovery) kepada 
    Surety dengan serta merta setelah ditetapkannya cidera janji dengan alasan apapun 
    oleh Pemberi pekerjaan (Obligee) yang menyebabkan dicairkannya jaminan suretybond.

Syarat dan Tahapan Klaim

1. Jaminan Penawaran (Bid Bond) 
    Pengajuan Awal
    -  Surat Permohonan Pencairan Jaminan Penawaran
    -  Asli Sertifikat Jaminan Penawaran

    Dokumen pendukung klaim
    -  Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Principal
    -  Surat Penetapan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ)
    -  Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
    -  Surat Sanggahan Principal (Bila ada)

    Pencairan
    -  Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) yg telah diisi oleh Obligee

    Pengajuan Awal
    - Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan
    - Asli Sertifikat Jaminan Pelaksanaan

    Dokumen pendukung klaim
    -  Surat Perjanjian (Kontrak)
    -  Addendum Surat Perjanjian/Kontrak (Bila ada)
    -  Berita Acara Progress Pekerjaan yang ditandatangani Para Pihak
    -  Surat Teguran I, II dan III
    -  Surat Tanggapan Teguran dari Principal (Bila ada)
    -  Surat Pemutusan Kontrak yang ditandatangani para pihak
    -  Surat Sanggahan Pemutusan Kontrak dari Principal (Bila ada)
    -  Surat Pernyataan Tidak Sanggup / Pengunduran Diri dari Principal

    Pencairan
    -  Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) yg telah diisi oleh Obligee

    Pengajuan Awal
    - Surat Permohonan Pencairan Jaminan Uang Muka
    - Asli Sertifikat Jaminan Uang Muka

    Dokumen pendukung klaim
    -  Surat Perjanjian (Kontrak)
    -  Addendum Surat Perjanjian/Kontrak (Bila ada)
    -  Berita Acara Progress Pekerjaan yang ditandatangani Para Pihak
    -  Surat Teguran I, II dan III
    -  Surat Tanggapan Teguran dari Principal
    -  Bukti Pembayaran Termin (Kwitansi) Uang Muka
    -  Surat Pengunduran Diri / Surat Pernyataan Tidak Sanggup dari Principal
    -  Surat Pemutusan Kontrak yang ditandatangani para pihak

(Pencairan)
    -  Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) yg telah diisi oleh Obligee


    Pengajuan Awal
    - Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pemeliharaan
    - Asli Sertifikat Jaminan Pemeliharaan

    Dokumen pendukung klaim
    -  Surat Perjanjian (Kontrak)
    -  Addendum Kontrak (Bila ada)
    -  Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Tahap I
    -  Rincian Kerusakan yang tidak dapat diperbaiki Principal
    -  Surat Teguran Kepada Principal
    -  Surat Tanggapan Teguran dari Principal (Bila ada)   
    -  Surat Pemutusan Kontrak
    -  Surat Sanggahan Pemutusan Kontrak (Bila ada)

    Pencairan
    -  Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) yg telah diisi oleh Obligee

Kamis, 22 Oktober 2015

OJK Revisi Ketentuan Surat Jaminan Suretyship

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengganti ketentuan mengenai suretyship dengan merilis surat S.127/NB.2/2014 perihal Pencantuman Klausula Tidak Menjamin Kerugian yang Disebabkan Oleh Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Surat Jaminan Suretyship.
Dengan dikeluarkannya surat yang baru tersebut, SE No.04/NB/2013 yang diterbitkan pada 18 September 2013 ditunda sementara pelaksanaannya.
Dalam surat lama tersebut, regulator menetapkan syarat tertentu kepada perusahaan asuransi yang menjalankan bisnis suretyship. Perusahaan asuransi diminta untuk tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktek KKN.
Padahal, Peraturan Presiden No.70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah menyatakan jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, penjaminan maupun bank tersebut bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional).
Dengan demikian, melalui surat barunya, regulator menyatakan perusahaan asuransi serta perusahaan penjaminan diperkenankan menerbitkan surat jaminan dengan pencantuman klausula seperti yang diatur dalam Perpres No.54/2010.
Mereka wajib melakukan assessment secara komprehensif terhadap objek risiko yang dijamin sebelum menerbitkan surat jaminan atau suretyship yang dimaksud.
Dalam surat barunya, regulator menyatakan belum terdapat keseragaman dalam penerapan klausula yang terdapat di surat lama sehinga dibutuhkan petunjuk yang lebih teknis mengenai penerapan klausula tersebut serta koordinasi lebih lanjut.
Regulator sempat berupaya menegakkan ketentuan yang tercantum dalam surat lama. Pada Februari 2014, OJK mensinyalir ada 5 perusahaan asuransi umum yang masih bersedia menjamin kerugian akibat KKN dalam produk suretyship. Kegiatan itu dicurigai oleh regulator dilakukan di kantor-kantor cabang perusahaan asuransi di sejumlah daerah.
Surat S127/2014 pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi perusahaan asuransi dan penjaminan menjual suretyship sesuai peraturan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa.
“Setelah bersepakat dengan pihak-pihak terkait serta menunggu proses harmonisasi kebijakan dan perumusan peraturan teknis yang saat ini sedang berjalan, maka penerapan SE.04/NB/2013 tentang suretyship sementara ditunda dan mengikuti S127,”.

Surety Bond : OJK Dorong Edukasi Untuk Cegah Komplain

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong adanya edukasi bagi pihak yang terlibat dalam proyek yang akan dijamin lewat surety bond oleh perusahaan asuransi.
Adanya edukasi dinilai akan meminimalisir pengaduan mengenai surety bond yang sering muncul khususnya dari wilayah kabupaten.
Edukasi tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai surety bond. OJK juga akan berupaya turun tangan untuk memberikan edukasi kepada para pihak yang terlibat dalam proyek.
Persoalan yang muncul yaitu adanya pemilik proyek yang mengajukan klaim karena pekerjaan yang dilakukan kontraktor mengalami kegagalan, namun kriteria mereka dalam melakukan klaim tidak cocok dengan kontrak atau perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya.

Surety Bond Dan Bank Garansi, Serupa Tapi Tak Sama

Setiap perusahaan yang mengikuti tender-tender, baik itu tender pembangunan atau tender pengadaan biasanya diwajibkan memiliki penjamin. Penjamin ini bisa dalam bentuk bank garansi atau surety bond.
Keduanya memang sama-sama bentuk penjaminan dan secara hakikat hukum memiliki fungsi yang sama. Tetapi ada sejumlah hal yang membedakan.
Perbedaan antara kedua bentuk penjaminan itu bukan hanya terkait lembaga penerbitnya, namun ada mekanisme kerja yang juga berbeda.
Seperti kita ketahui, bank garansi jelas dikeluarkan oleh perusahaan perbankan, sedangkan surety bond dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.
Meskipun memiliki fungsi dan hakikat hukum yang sama, mekanisme atau proses penerbitannya berbeda.
Bank garansi dikeluarkan oleh bank untuk menjamin nasabahnya, baik itu perorangan maupun perusahaan.
“Biasanya, bank mengeluarkan bank garansi ketika nasabah tersebut memiliki sejumlah uang dalam bentuk tabungan di bank tersebut dengan nilai sama atau lebih besar dari nilai jaminan"
Hal itu berbeda dengan surety bond yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi.
Principal atau pihak yang membutuhkan jaminan dari perusahaan asuransi tidak memiliki sejumlah uang berupa tabungan.
Tetapi, principal harus membayar premi dan bersedia menandatangani indemnity letter atau surat perjanjian ganti rugi yang dilegalisir notaris.
Prinsip surety bond berbeda dengan prinsip asuransi pada umumnya yang memberi manfaat atas risiko.
Dalam surety bond, setelah klaim dibayarkan, principal harus tetap membayar ganti rugi yang sebelumnya dibayarkan perusahaan asuransi.

Senin, 19 Oktober 2015

Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk Lelang Secara Elektronik (E-Proc)

Kalimat pada judul saya yakin membuat sebagian pembaca menjadi bertanya-tanya karena hal ini merupakan sebuah pernyataan yang sama sekali baru.

Selama ini, pelelangan umum dan pelelangan sederhana mempersyaratkan Jaminan Penawaran. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering maka ada pengecualian terhadap aturan tersebut.

Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 memang merupakan sebuah “hadiah akhir tahun” dari LKPP yang cukup signifikan, karena mengubah banyak hal terhadap proses pengadaan secara elektronik (E-Proc) yang terdahulu. Juga menyebabkan semua Standard Bidding Document (SBD) atau Standar Dokumen Pengadaan (SDP) harus segera menyesuaikan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 adalah:

Mulai diperkenalkan aplikasi Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara;

Rencana pelaksanaan pengadaan (Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak) yang disusun oleh PPK dapat diserahkan kepada ULP dalam bentuk dokumen elektronik;

Penekanan bahwa jadwal pelaksanaan pemilihan menggunakan hari kalender, kecuali untuk :
·         pemberian penjelasan;
·         batas akhir pemasukan penawaran;
·         pembukaan penawaran;
·         pembuktian kualifikasi; dan
·         batas akhir sanggah/sanggah banding,
tetap memperhatikan hari kerja.

Penegasan bahwa kumpulan tanya jawab pada saat penjelasan pekerjaan sudah berupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan;

Seluruh pernyataan yang dibutuhkan dalam persyaratan kualifikasi sudah tertuang dalam SPSE, sehingga dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik maka penyedia dianggap sudah menyetujui seluruh pernyataan tersebut;

Yang disebut dengan penawaran lebih dipertegas, yaitu file yang dapat dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat harga penawaran, daftar kuantitas dan harga, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;

Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja ULP dapat tidak meminta dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara. Hal ini akan mempersingkat dan mempermudah pelaksanaan pelelangan;

Jaminan penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ATAU tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

Apabila tetap mempersyaratkan Jaminan Penawaran, maka Jaminan Penawaran Asli diserahkan pada saat pembuktian kualifikasi (apabila menggunakan Pascakualifikasi) atau pada saat sebelum penetapan pemenang (apabila menggunakan Prakualifikasi); dan

Apabila tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli dan/atau Jaminan tidak dapat dicairkan, maka akun penyedia akan dinon aktifkan dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam.

ASURANSI PROPERTI (PROPERTY ALL RISKS INSURANCE)

Asuransi Properti (Property All Risks Insurance) adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena hal-hal yang terbagi dalam 2 (dua) bagian :
 
Bagian (Section) I – Kerusakan Material (Material Damage)
Harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan menderita suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak sengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan.
 
Pengecualian tersebut antara lain:
-       Harta benda sedang dalam konstruksi
-       Harta benda sedang dalam pengangkutan
-       Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 
Bagian (Section) II – Gangguan Usaha (Business Interruption)
Gangguan usaha akibat kerugian berdasarkan Bagian I selain dari hal-hal yang dikecualikan.
Pengecualian tersebut antara lain:
-       Ketentuan otoritas publik
-       Ketidakcukupan kapital untuk pemulihan/penggantian pada waktunya
 
Harta benda dan atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan dapat berupa rumah, bangunan kantor, gudang, pabrik, konten/isi rumah, perlengkapan kantortermasuk gangguan usaha.
 
Jaminan perluasan dengan tambahan premi dapat diberikan untuk melengkapi asuransi properti seperti:
-       Kerusuhan, Pemogokan, Huru Hara dan Perbuatan Jahat
-       Gempa Bumi, Kebakaran atau Ledakan akibat Gempa Bumi, Letusan gunung berapi, Tsunami
-       Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan karena air
-       Biaya pembersihan

ASURANSI PENGANGKUTAN (MARINE CARGO INSURANCE)

Asuransi pengangkutan (Marine Cargo Insurance) adalah asuransi yang menjaminkerugian,kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang dikecualikan.

Risiko yang dijamin, ada 3 pilihan : Jaminan I, Jaminan II dan Jaminan III

Pengecualian tersebut antara lain:

-       Kerusuhan
-       Perang
-       Tidak laik laut kapal dan ketidaksempurnaan kapal dan alat angkut
-       Kesalahan yang disengaja oleh tertanggung
-       Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan
        yang wajar
-       Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri
-       Kehilangan barang dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam 
        keadaan baik atau tidak rusak

Jaminan perluasan dengan tambahan premi dapat diberikan untuk melengkapi asuransi pengangkutan seperti:

-       Kerusuhan, Pemogokan, Huru Hara dan Perbuatan Jahat
-       Perang

ASURANSI TANGGUNG GUGAT (LIABILITY INSURANCE)

Asuransi tanggung gugat (Liability Insurance) adalah asuransi yang menjamin kerugian material akibat tanggung jawab hukum kepada pihak lain untuk membayarkan kompensasi untuk cidera tubuh atau kerusakaan pada properti pihak lain karena atau akibat kelalaian tertanggung atau karyawan tertanggung termasuk biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelaan, selain dari hal-hal yang dikecualikan.

Pengecualian tersebut antara lain:

-       Risiko-risiko yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan unsur
        kesengajaan
-       Perang, terrorism dan kerusuhan
-       Hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan yang bersifat penalti dan hukuman
-       Product liability termasuk product recall
-       Completed operation work
-       Radioactive
-       Workmen’s compensation dan employers liability
-       Asbestos
-       Automobile liability
-       Aircraft dan watercraft liability
-       Professional liability
-       Property dalam unsur pengawasan atau kepemilikan tertanggung

Jaminan perluasan dengan tambahan premi dapat diberikan untuk melengkapi asuransi tanggung gugat seperti :

-       Kerusuhan, Pemogokan, Huru Hara dan Perbuatan Jahat
-       Car Park
-       Casual Contractors
-       Cross Liability
-       Defective Sanitation
-       Employers Sport and Social Club

ASURANSI KONTRAKTOR (CONTRACTOR ALL RISK INSURANCE)

Asuransi kontraktor (Contractor All Risks Insurance) adalah asuransi yang menjamin atas kerusakan atau kerugian objek yang dipertanggungkan pada saat pelaksanaan pembangunan/pemasangan konstruksi dan selama masa pemeliharaan, karena hal-hal yang terbagi dalam 2 (dua) bagian :

Bagian (Section) I – Kerusakan Material (Material Damage)
Objek yang dipertanggungkan menderita suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan.
Pengecualian tersebut antara lain:

-       Kerusakan karena salah design
-       Aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi 
        atmosfer normal
-       Kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk finalti, kerugian
        karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak
-       Kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berijin untuk penggunaan dijalan 
        umum atau angkutan air atau pesawat terbang.

Bagian (Section) II – Tanggung jawab terhadap pihak ketiga (Third Party Liability)
Memberikan ganti rugi sebagai kompensasi akibat dari:

-       Cidera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal maupun tidak) 
-       Kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga 
        yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas objek 
        yang dipertanggungkan pada Bagian I dan terjadi pada atau disekitar lokasi selama
        jangka waktu asuransi.

Objek yang dapat dipertanggungkan dapat berupa pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pabrik, pemasangan mesin dan lain-lain.
Jaminan perluasan dengan tambahan premi dapat diberikan untuk melengkapi asuransi kontraktor seperti:

-       Kerusuhan, Pemogokan, Huru Hara dan Perbuatan Jahat
-       Tanggung jawab hukum pihak ketiga.

SURETY BOND DAN BANK GARANSI

Surety Bond Dan Bank Garansi
Adalah suatu perjanjian tertulis (Perjanjian tambahan) antara Perusahaan Asuransi/Bank (Surety) dan Principal untuk menjamin kepentingan pihak Pemilik Proyek (Obligee), bahwa Penerima Pekerjaan (Principal) akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok (Kontrak) yang dibuat antara Principal dan Obligee. Apabila Principal gagal memenuhi kewajibannya terhadap Obligee, maka Asuransi/Bank (Surety) akan membayar kepada Obligee sebesar kerugian yang diderita maksimum sebesar nilai jaminan. Atas Pembayaran Asuransi/Bank (Surety) ke Obligee Principal bersedia membayar kembali kepada Perusahaan Asuransi/Bank (Surety) sebesar kerugian yang telah dibayarkan oleh Asuransi/Bank (Surety) kepada Obligee berikut bunga sesuai dengan agreement of indeminity to Surety yang telah ditanda tangani oleh Principal.

Manfaat Suretyship
  • Bagi Penerima Pekerjaan (Principal) dapat memperoleh penjaminan Suretyship dengan mudah, cepat, biaya jasa penjaminan relative murah dan collateral/agunan bukan persyaratan utama dalam mendapatkan penjaminan Suretyship.
  • Bagi Pemilik Proyek (Obligee) Suretyship yang diterbitkan oleh Asuransi/Bank (Surety) memberikan jaminan kepada Obligee bahwa proyek yang dikelola atau dimiliki Obligee akan terlaksana dan selesai pada waktunya sesuai dengan kontrak.

 Pihak – pihak yang terkait dalam Suretyship
Produk Suretyship
1. Suretyship Bond
 2. Customs Bond

Adalah Jaminan yang diterbitkan oleh Asuransi atas Fasilitas pembebasan atau penundaan pungutan Negara yang diberikan Bea dan Cukai (Obligee) kepada Importir (Principal).
  • KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
  • Kaber ( Kawasan Berikat)
  • OB – 23
  • Vooruistlag
  • Tempat Penimbunan Sementara (TPS)
  • Angkut Lanjut
  • Perusahaan Jasa Titipan (PJT)
  • Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) 
3. Kontra Garansi Bank
Adalah Jaminan kepada bank bahwa Asuransi akan membayar ganti rugi atas klaim pencairan Garansi Bank yang diajukan oleh Obligee.
4. Excise Bond
Adalah jaminan penangguhan pembayaran cukai secara berkala atas pungutan Negara yang dikenakan terhadap produsen dan importer rokok, sesuai dengan skep yang diperoleh dari Dirjen Bea Cukai.
5. Jaminan Pembayaran (Payment Bond)
Jaminan kepada Obligee apabila prinsipal tidak melakukan pembayaran sejumlah nilai dalam waktu yang ditentukan sesuai kontrak yang diperjanjikan antara Obligee dan Prinsipal.
  • Jaminan Pembayaran Agen Cargo
  • Jaminan Pembayaran Sisa Anggaran (SP2D)
  • Jaminan Distributorship
  • Jaminan Kekurangan Kolateral
  • Jaminan Pembayaran Lainnya




Senin, 05 Oktober 2015

Biaya (Rate) Pembuatan Surety Bond Dan Bank Garansi




Rate yang kami berikan untuk penerbitan Surety Bond & Bank Garansi adalah sebagai berikut :

No.    Jenis Jaminan                Surety Bond/3 bulan      Bank Garansi/3 bulan

1       Jaminan Penawaran                      0.200%                           2,00%
2       Jaminan Pelaksanaan                    0.250%                           2,50%
3       Jaminan Uang Muka                      0.300%                           3,00%
4       Jaminan Pemeliharaan                  0.250%                           2,50%

*Biaya administrasi surety bond Rp. 30.000,- biaya administrasi bank garansi Rp. 500.000 dan rate diatas tidak berlaku untuk nilai minimum



Perhitungan Biaya Jasa (Service Charge)

Produk Surety Bond dihitung setelah ada permohonan, dan besarannya dihitung tergantung dari Jenis jaminan, Jangka waktu, serta kondisi proyek yang akan dikerjakan.

Contoh Surety Bond, Jaminan Pelaksanaan (Performace Bond)
Nilai Proyek / HPS  =   Rp. 15.000.000.000,-
Nilai Jaminan 5%    =  Rp.      750.000.000,-
Jangka Waktu    :   4 Bulan
Rate   :  0,25% / 3 bulan
Biaya Jasa  : (Rp. 750.000.000,- x 0,25% x 4/3)  =  Rp. 2.500.000,-
*diluar biaya administrasi

Produk Bank Garansi dihitung setelah ada permohonan, dan besarannya di hitung tergantung dari Jenis jaminan, Jangka waktu, serta kondisi proyek yang akan di kerjakan.

Contoh Bank Garansi, Jaminan Pelaksanaan (Performace Bond)
Nilai Proyek / HPS  =   Rp. 15.000.000.000,-
Nilai Jaminan 5%    =  Rp.      750.000.000,-
Jangka Waktu    :  3 Bulan
Rate       :   2,50% / 3 bulan
Biaya Jasa : (Rp. 750.000.000,- x 2,50%)  =  Rp. 18.750.000,-
*diluar biaya administrasi