Bond Switches | Definition Warranty Bond
Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, July 24, 2012

Afiliasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah mengamanatkan dalam Bagian kedua Etika Pengadaan Pasal 6 berbunyi:
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, yang salah satunya dalam huruf e adalah
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Untuk menjawan pertanyaan, afiliasi adalah? yaitu adanya istilah afiliasi dan derajat hubungan  dalam penjelasan dari pasal 6 tersebut. Pada Penjelasan Pasal 6 huruf e pada Perpres 54 tahun 2010 Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:

Korupsi dalam Pengadaan Barang Jasa

Berita tentang korupsi dalam pengadaan barang jasa seakan tidak putus putus, terakhir terkuak adanya korupsi pengadaan Al-Qur'an, sebelumnya ada korupsi pengadaan wisma atlet yang melibatkan petinggi partai, sebelumnya lagi ada korupsi pengadaan lainnya, sambung meyambung seolah tidak putus-putus, korupsi di pusat atau daerah sama sukanya.

Begitu pula pengadaan barang jasa di daerah atau pada kementrian, selalu ada hembusan angin yang tidak sedap tentang adanya pengaturan tender dan sebagainya. Memang benar sekarang ini tender sudah melalui internet atau eprocurement, tetapi tetap saja kalau memang maunya korupsi ya pasti bisa dilakukan.

Monday, July 23, 2012

Penyampulan Dokumen Pengadaan Barang Jasa

Dokumen Penawaran barang/jasa dari penyedia dalam suatu pengadaan barang jasa, disampaikan dalam bentuk 3 (tiga) dokumen plus dokumen kualifikasi-nya (bila menggunakan pasca kualifikasi). Tiga bentuk dokumen penawaran tersebut antara lain:
  1. Dokumen Administrasi
  2. Dokumen Penawaran Teknis
  3. Dokumen Penawaran Harga
Tiga dokumen ini disampaikan dalam suatu format penyampulan tertentu yang diatur dalam dokumen pengadaannya. Penyampulan dokumen dalam pengadaan barang jasa pemerintah ditentukan dalam Intruksi Kepada Peserta Pengadaan di dalam dokumen pemilihan berdasarkan kebutuhan dan jenis dari pengadaan barang jasa yang sedang dilakukan.

Format penyampulan yang diatur sesuai perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa adalah sebagai berikut:

Sunday, July 22, 2012

HPS - Harga Perkiraan Sendiri dalam Pengadaan Barang Jasa

HPS atau Harga Perkiraan Sendiri disusun setelah tersusunnya spesifikasi atau kebutuhan dari suatu pengadaan barang jasa. Penyusunan Spesifikasi atau uraian kebutuhan dari barang/jasa yang akan diadakan akan sangat menentukan dalam menyusun HPS. Sebelum ke perkiraan harga nya itu sendiri, bila spesifikasi dari barang/jasa sudah tidak benar maka akan menghasilkan HPS yang tidak tepat juga.

Dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah, HPS mempunyai expire date atau masa berlaku, masa laku HPS ini tidak boleh lebih lama dari 28 hari kerja dari hari terakhir (batas akhir) pemasukan penawaran dalam suatu proses pemilihan penyedia barang/jasa. Bila lebih lama dari masa tersebut maka HPS bisa dikatakan basi atau sudah tidak up to date sehingga tidak akan mencerminkan harga pasar terbaru dari barang/jasa yang akan diadakan.

Friday, July 20, 2012

SKT Migas atau Konstruksi

SKT dalam pengadaan dapat merupakan singkatan dari Surat Keterangan Terdaftar untuk Pengadaan di Industri Minyak dan Gas (SKT Migas) atau Surat Keterampilan Teknis untuk Pengadan Barang jasa di lingkungan Pemerintah khususnya untuk pengadaan pelaksana Konstruksi.Peursahaan yang ingin menjadi supplier barang atau jasa pada pekerjaan Migas, untuk semua klasifikasi harus memiliki SKT migas.

Dalam Penyelenggaraan Pengadan barang jasa di industri Migas ada 3 (tiga) Klasifikasi Usaha yaitu :
  1. Perusahaan Pelaksana Konstruksi.
  2. Perusahaan Pengadaan Barang / Supply Baran.
  3. Perusahaan Fabrikasi / Pabri / Manufacture.

Dukungan Bank untuk Pengadaan Konstruksi

Surat Dukungan Keuangan dari Bank merupakan salah satu persyaratan dalam pengadaan barang jasa yang dipersyaratkan dalam persyaratan kualifikasi penyedia. Tidak semua pengadaan barang jasa pemerintah harus dipesyaratkan dukungan bank, hanya untuk pengadaan konstruksi saja yang harus memsyaratkan dukungan keuangan dari bank.

Persyaratan dukungan keuangan dari bank diamanatkan dalam perpres 54 tahun 2010 pada lampiran II tentang jasa konstruksi poin g.Evaluasi Kualifikasi, huruf i, hal ini tidak dimunculkan dalam pasal-pasal perpres 54 karena memang hanya dipersyaratkan untuk pengadaan jasa konstruksi. Dukungan Bank ini dimunculkan untuk menjamin ketersediaan modal dari penyedia dalam melaksanakan pekerjaannya bila ditunjuk sebagai pemenang tender, sehingga tidak mengandalkan uang muka sebagai modal awal untuk mobilisasi alat dan pekerjanya.

Thursday, July 19, 2012

Kemampuan Dasar dalam Pengadaan


Penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan jasa konstruksi dan jasa lainnya wajib memiliki kemampuan dasar (KD) yang mencukupi, Kemapuan Dasar dipersyaratkan hanya untuk penyedia Non Kecil dan tidak untuk semua pengadaan barang/jasa pemerintah dipersyaratkan, hanya untuk pengadaan pelaksana konstruksi dan jasa lainnya saja yang dipersyaratkan Kemampuan Dasar.

Kemampuan Dasar (KD) dipersyaratkan dalam persyaratan kualifikasi penyedia yang di ataur dalam perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa yaitu dalam pasal 19, bila tidak memenuhi kemampuan dasarnya maka penyedia yang mengikuti pengadaan barang jasa dapat digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi dari penyedia.

Sisa Kemampuan Paket Pengadaan

Dalam pemilihan penyedia barang jasa pemerintah dipersyaratkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), persyaratan SKP ini dimunculkan sebagai persyaratan dalam persyaratan kualifikasi penyedia barang jasa. Dalam persyaratan kualifikasi pengadaan barang jasa pemerintah Sisa Kemampuan Paket hanya dipersyaratkan hanya untuk pengadaan barang jasa konstruksi dan jasa lainnya yang mana hal ini dimunculkan dalam pasal 19 perpres 54 tahun 2010.

Wednesday, July 18, 2012

Perubahan / Revisi Perpres 54 tahun 2010

Sampai saat ini bulan Juli 2012 menjelang bulan Puasa, ternyata revisi/perubahan perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa masih belum ditendatangani oleh presiden republik Indonesia. Banyak isu beredar sejak awal tahun 2012, yang katanya bulan Januari mau ditandatangan, sudah bulan Januari kemudian paling lambat bulan Mei Revisi Perpres 54 tahun 2010 pasti disahkan, sudah lewat bulan Mei kemudian pasti bulan Juli akan di sahkan perubahan Perpres 54 tahun 2010., Nah sekarang sudah lewat bulan Juli ada lagi katanya nunggu dulu lebaran, wah lebaran mana nih lebaran haji atau lebaran duren?

Menurut bocoran-bocoran yang ada beberapa poin perubahan perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa diperoleh informasi bahwa revisi perpres 54/2010 akan meliputi antara lain :

1. Jaminan Sanggah Banding akan ditambah mungkin menjadi 1 persenan, nah makan tuh para penyedia yang hobbinya sanggah banding terhadap pengadaan barang jasa yang diikutinya, pasti berfikir seribu kali terlebih dahulu sebelum mengajukan sanggahan bandaing. Paket Pengadaan 100 Juta saja sudah 1 Juta Rupiah jaminan sanggah bandingnya.Dan tentunya di revisi perpres 54 akan diperjelas tentang siapa yang berhak menyanggah. Yang nyanggah banding tentunya hanya hanya yang menyanggah, dan yang menyanggah hanya yang mendaftartar untuk paket pengadaan barang jasa yang sedang berlangsung.

Tuesday, July 17, 2012

Pengadaan Jasa Konsultansi

Pengadaan Jasa Konsultansi pada umumnya menggunakan metode pra kualifikasi dalam penilaian kualifikasinya, terkecuali pada pengadaan jasa konsultasi perseorangan dengan menggunakan metode pasca kualifikasi. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Apapun produk dari pengadaan jasa konsultasi namun pada intinya jasa konsultansi memerlukan keahlian tenaga ahli dari berbagai bidang keilmuan sesuai dengan bidang jasa yang dibutuhkan. Hal ini tercermin dalam aturan pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pengadaan jasa konsultansi yang mensyaratkan 60% atau lebih merupakan mata pembayaran personil dari tenaga ahli yang dibutuhkan.

Monday, July 16, 2012

Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kebijakan umum pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah di atur dalam perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang jasa. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, meliputi:

a. Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah harus diberdayakan peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri (TKDN) yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;

Peraturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah, namun pertanyaannya sampai sejauh manakah peraturan ini digunakan, atau digunakan di instansi pemerintah manakah aturan ini.

Berikut adalah ruang lingkup yang diatur dalam perpres 54 tahun 2010, kapan peraturan tentang pengadaan barang jasa ini diberlakukan:

Metode Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah secara umum dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu
1. Swakelola
2. Pemilihan Penyedia Barang Jasa

Sehingga ketika suatu dinas atau instansi atau K/L/D/I (kementrian/lembaga/daerah/instansi) pemerintah memperoleh suatu kegiatan pengadaan barang jasa maka ada 2 (dua) pilihan secara umum yang dapat digunakan, apakah melalui swakelola yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri atau melalui pemilihan penyedia barang jasa yang suka disalah kaprahkan istilahnya menjadi pihak ketiga.

Sunday, July 15, 2012

Para Pihak dalam Pengadaan Barang Jasa

Dalam Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 (perpres 54 tahun 2010) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yaitu dalam BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA, Bagian Pertama Organisasi Pengadaan, Pasal 7 disebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
a. PA/KPA;
b. PPK;
c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Thursday, July 12, 2012

Jaminan Pelaksanaan dalam Pengadaan Barang Jasa

Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa membutuhkan Jaminan Pelaksanaan untuk menjamin agar pelaksanaan kontrak dapat diselesaikan dengan baik. Jaminan pelaksanaan yang dipersyaratkan adalah sebesar 5% dari kontrak bila kontraknya lebih dari atau sama dengan 80% HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Tapi kalau kontraknya kurang dari 80% HPS maka Jaminan pelaksanaannya harus 5% dari HPS nya.

Jaminan Pelaksanaan harus diberikan oleh penyedia ketika akan ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa. Pejabat Pembuat Komitmen tidak akan tandatangan kontrak bila jaminan penawaran belum diberikan penyedia. Jaminan pelaksanaan dapat dikeluarkan oleh bank umum, asuransi, atau penerbit jaminan, tetapi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) lebih menyukai jaminan dari bank umum.

Wednesday, July 11, 2012

Pengadaan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri

TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri di dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diperkenalkan untuk melindungi produk-produk dalam negeri terhadap serangan dari beragam produk dari luar negeri. TKDN disebut dalam satuan persentase yang menunjukan berapa kandungan bahan yang berasal dari dalam negeri (bukan import) dalam suatu komponen barang atau jasa tertentu.
Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, TKDN diperhitungkan salah satunya adalah untuk menghitung harga evaluasi akhir dari proses evaluasi harga dalam pengadaan barang jasa.

TKDN diperhitungkan dalam pengadaan barang jasa bila 1. penggunaan komponen dalam negeri menjadi faktor penting dalam hasil pengadaan barang jasa. 2. untuk pengadaan di atas 5 milyar, yang mana TKDN akan digunakan untuk menghitung HAE.


Tuesday, July 10, 2012

Jaminan Penawaran dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Jaminan Penawaran di amanatkan dalam perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dengan nilai sebesar 1 persen sampai dengan 3 persen dari HPS (harga perkiraan sendiri). Nilai jaminan penawaran harus ditentukan nominalnya dalam dokumen pengadaan sesuai dengan aturan tersebut.

Jaminan penawaran dalam suatu proses pengadaan barang jasa dapat dikeluarkan oleh bank umum, asuransi atau perusahan penjamin, yang mana asuransi dan perusahaan penjamin tersebut harus terekomendasi oleh menteri keuangan. Dalam proses pemasukan penawaran dari suatu penyedia dalam suatu proses pengadaan barang jasa, jaminan penawaran termasuk dalam dokumen administrasi selain dari surat penawaran. Jaminan penawaran dimasukan bersamaan dengan pemasukan dokumen administrasi dan tidak boleh melebihi dari waktu yang sudah ditentukan di dalam dokumen pengadaan.