Fis Redemption Tables S Bondpinterest | Wiki Index Bondssurety

Senin, 26 Maret 2012

Tips Ketika Tersesat di Hutan / Gunung

Banyak kejadian sesorang atau kelompok tersesat di hutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi bila kita mengetahui teknik survival, tidak perlu takut. Survival adalah suatu teknik seni bertahan hidup di alam terbuka dengan menghadapi kondisi atau keadaan yang tidak menentu. Sedangkan orang yang melakukan survival disebut Survivor.
Survival yang terdiri dari delapan huruf mempunyai arti tersendiri. Definisi Survival terkandung dalam singkatan kedelapan huruf tersebut, yaitu :
S = Sadari, Sadari diri sendiri.
U = Untung dan rugi ada pada diri sendiri.
R = Rasa takut dan putus asa hilangkan.
V = Vacum, isilah kekosongan.
I = Ingat dimana anda berada.
V = Viva, hargailah hidupmu.
A = Adat istiadat setempat harus dipatuhi.
L = Latih dan belajarlah selalu.
sebagai penekanan, yaitu perlu adanya doa sebagai penguat batin survivor dan ketabahan hati guna mencapai keselamatan dan sampai pada tujuan yang diharapkan.
Dalam keadaan tersesat ada Pedoman yang harus selalu diperhatikan dan harus selamanya diingat oleh semua orang yang biasa melakukan perjalanan jauh yaitu STOP yang merupakan kependekan dari :
S = STOP / SEATING, berhenti dan beristirahatlah, jangan panik.
T = THINKING, berfikir positif dan selalu sadar akan keadaan yang sedang dihadapi.
O = OBSERVE, amati keadaan disekitar, tentukan arah, manfaatkan alat-alat yang ada dan hindari hal-hal yang tidak perlu.
P = PLANING, buat keputuskan yang akan dilakukan dengan memikirkan konsekuensinya.
Dalam melakukan survival seseorang harus mempunyai sikap dan mental yang mendukung survival, oleh karenanya seorang survivor perlu mempunyai sikap sebagai berikut :
1.      Semangat untuk hidup. Tanpa semangat untuk hidup segala apa yang diperjuangkan akan sia-sia, dengan semangat ini akan tumbuh kekuatan, pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan sesulit apapun.
2.      Kepercayaan diri. Dengan kepercayaan diri akan timbul perasaan dan kekuatan untuk melaksanakan sesuatu dengan segala penuh keyakinan.
3.      Akal sehat. Dalam melakukan apapun kadang kita kurang mengendalikan pikiran kita sendiri apalagi dalam keadaan yang panik.
4.      Disiplin dan rencana kegiatan yang matang.
5.      Kemampuan belajar dari pengalaman dan materi alam bebas.
6.      Pengetahuan tentang rimba, laut dan lingkungan, serta memiliki pengetahuan tentang ekologi dan biologi.

Ada beberapa pedoman yang harus diingat apabila anda ingin mencari jalan keluar jika tersesat yaitu :

1.      Usahakan kembali ke jalan semula. Apabila anda sudah merasa tersesat, usahakan kembali ke jalan semula (yang sebelumnya anda lewati). Untuk mempermudah apabila melintasi hutan yang belum pernah anda lewati, gunakanlah string text, string line, atau penunjuk arah (pemberi jejak) yang lain yang bisa ditempatkan pada pohon, ranting, atau tanah. Hal ini juga mempermudah penolong dalam mengetahui keberadaan anda.
2.      Mengikuti jalan di punggungan, jangan di lembah. Apabila anda berada di punggungan akan lebih mudah terlihat oleh orang lain dari pada di lembah. Biasanya jalur pendakian dibuat di punggungan.
3.      Jangan mengikuti arah sungai. Karena sungai merupakan sumber kehidupan, dan merupakan tempat minum binatang liar. Disarankan turun ke sungai hanya untuk mengambil air saja.

Apabila keadaan memaksa anda untuk tidak mungkin kembali maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :
1.      Membuat tempat berlindung. Hal ini sangat penting untuk melindungi kita dari hujan dan panas. Ada beberapa macam tempat berlindung (bivac) yaitu bivac alam semisal gua, lubang pohon, atau cerukan tanah. Bivac buatan bisa dengan menggunakan ranting pohon dan dedaunan atau menggunakan ponco (jas hujan).
2.      Mencari air dan makanan. Air dan makanan sangat penting dalam menunjang kehidupan kita. Air bisa didapatkan dari sungai, hujan, tumbuhan rambat atau berdaun lebar, dan embun. Jangan sekali-kali mengambil air tergenang di rawa terutama yang berwarna hitam dan kehijau-hijauan. Makanan yang bisa dimakan bisa berasal dari tumbuhan dengan ciri-ciri warnanya tidak mencolok, tidak hidup menyendiri, getahnya tidak berasa gatal, dan dikelilingi binatang. Makanan juga bisa berasal dari binatang misalnya babi hutan, semua jenis unggas terutama telurnya, katak hijau, belalang, cacing sondari, ikan, udang, tikus, biawak, kadal, dan ular. Khusus untuk ular, satu jengkal dari kepala dan buntutnya dibuang.
3.      Membuat api. Api berguna dalam memberi penerangan, penghangat tubuh, memasak, menghindari binatang buas, dan penghilang rasa takut. Selain itu api berguna sebagai alat komunikasi (isyarat)dan mempermudah penolong dalam mencari anda.
Dari pada kita tersesat lebih baik kemungkinan itu diminimalisir dengan pemahaman medan pendakian serta jalur yang akan dilalui, selalu memperhatikan perubahan cuaca, bawalah perbekalan yang lebih dari cukup misal pendakian selama 4 hari dengan logistik cukup untuk 5-6 hari, jangan pernah memisahkan diri sendirian dari kelompok, dan selalu mendaftarkan diri sesuai prosedur pada pos pendakian.

Semoga tips-tips diatas dapat berguna apabila anda mengalami kondisi tersesat. Dan selalu ingat bahwa “Tuhan selalu bersama orang yang berani !!!”……
(dari berbagai sumber)
>>Read More

Senin, 19 Maret 2012

Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan

Dalam beberapa kesempatan, saya diminta untuk menjelaskan, apa yang dimaksud dengan akta otentik dan mengapa akta notaris dianggap sebagai akta otentik. Sejak jaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa:
“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”

Jadi, apabila di ambil point2nya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi criteria sebagai berikut:
1. Bentuknya sesuai UU
Bentuk dari akta Notaris akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.
2.Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang
3.Kekuatan pembuktian yang sempurna
4.Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan
mengenai ketidak benarannya
Apakah yang berhak untuk membuat akta otentik hanyalah Notaris? Tentu saja tidak, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya.
Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:
1.Bentuknya yang bebas
2.Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
3.Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tdk disangkal oleh pembuatnya
4.Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.
>>Read More

Minggu, 18 Maret 2012

Etika Dalam Pendakian

Kegiatan seorang pecinta alam tidak terpisahkan dari lingkungan karena sebagian besar atau bahkan seluruh kegiatan pecinta alam berkaitan dengan lingkungan baik itu lingkungan hutan, gunung, gua, sungai, tebing dan lain-lain. Kegiatan tersebut merupakan wujud kedekatan seseorang dengan alam yang dicintainya.

Kegiatan kepecintaalaman tersebut pada masa sekarang ini merupakan suatu kegiatan yang cukup populer sehingga banyak orang yang ikut serta dan turut menggemarinya. Akan tetapi sekedar gemar saja tidak cukup. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kejadian semakin rusaknya alam akibat dari kegiatan yang mengatasnamakan kecintaannya terhadap alam dan juga terjadinya peristiwa-peristiwa kecelakaan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, seperti misalnya pendakian gunung, penelusuran gua, arung jeram, panjat tebing dan lain-lain.

Kecelakaan ini bukanlah disebabkan alam yang kejam dan tidak terkuasai, tetapi lebih banyak tergantung pada para pecinta alam itu sendiri.

Demikianlah, kecintaalam tidak hanya menuntut minat dan semangat, namun juga yang terpenting adalah pengetahuan tentang alam dan lingkungannya, keter yang berupa perjalanan alam bebas atau ekspedisi tersebut, seorang pecinta alam harus membekali diri. Bekal tersebut berupa :

1.       Mental. Seorang pecinta alam harus tabah menghadapi berbagai kesulitan di alam terbuka tidak mudah putus asa, dan berani. Berani dalam arti sanggup menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan kemudian mengatasinya dengan cara bijaksana dan benar mengakui keterbatasan kemampuan yang dimilikinya.
2.       Teknik hidup alam bebas. Meliputi tali temali, PPPK, Metoda komunikasi, perkemahan dan bivak, Navigasi Darat, Survival, Mountaineering, Penelusuran Gua, Penelusuran Sungai dan SAR.
3.       Fisik yang memadai. Karena kegiatan kepecintaalaman termasuk olahraga yang cukup berat dan seringkali tergantung kepada kemampuan fisik, maka setiap pecinta alam harus memiliki kemampuan fisik yang cukup kuat untuk menghadapi dan melaksanakan setiap kegiatan tersebut.
4.       Etika. Seorang pecinta alam adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang berlaku. Dalam setiap tindakan, seorang pecinta alam diharapkan menghargai kaidah, hukum dan norma masyarakat itu. Demikian sehingga terdapat kode etik pecinta alam yang akan memberikan pedoman sikap pecinta alam.
5.       Kesadaran konservasi. Dengan memiliki bekal ini, seorang pecinta alam seharusnya sadar bahwa alam bukan hanya untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Tetapi lebih dari itu, dia dituntut untuk mengutamakan perlindungan dan pelestariannya.

Etika Berkelana di Rimba Raya
Lokasi rimba raya yang menjadi sasaran kegiatan berkelana biasanya jauh dari tempat pemukiman. Rimba raya di Indonesia terwujud dalam berbagai bentuk ekosistem. Diantaranya adalah ekosistem hutan pegunungan, hutan berbukit-bukit, hutan dataran rendah, hutan savana, hutan pantai dan hutan tanah gambut. Sebaiknya kita tidak melakanakan perjalanan tanpa tujuan yang jelas dan persiapan perencanaan yang memadai. Agar rencana perjalanan berjalan dengan lancar, selamat dan sukses, terlebih dahulu harus diketahui hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, kemungkinan yang akan dihadapi, tindakan pada waktu tersesat, perlengkapan yang harus dibawa dan lain-lain.

Pengelana yang bertanggung jawab tidak akan melakukan :

1.       Menyalakan api secara tidak dikendalikan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan
2.       Merusak tanda-tanda di lapangan, baik tanda-tanda lalu lintas, tanda larangan dan penjelasan tentang obyek-obyek
3.        Tidak merusak sarana dan prasarana wisata yang ada
4.       Tidak mengganggu unsur-unsur habitat dan satwa khas yang ada
5.       Tidak melakukan keisengan-keisengan yang dapat menyusahkan/mencelakakan orang lain (memasang petasan, jebakan dan lain-lain)
6.       Tidak membuat corat-coret pada pohon-pohon dan batu-batuan
7.        Menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang kurang terpuji (menurut norma agama dan adat istiadat)
8.       Tidak membuang sampah sembarangan, sedapat mungkin dibawa pulang
9.       Tidak melakukan perburuan satwa, apalagi yang dilindungi
10.    Tidak merusak tumbuhan dan batuan dengan coretan cat atau menorehnya dengan pisau
11.    Kurangi sedapat mungkin penebangan/pemotongan pohon dan belukar
12.    Pada keadaan darurat (tersesat, kecelakaan, perbekalan habis, dan lain-lain) jangan panik. Lakukan prosedur-prosedur yang diperlukan dan cari pertolongan secepatnya

Etika dalam Mendaki Gunung
Ketika anda memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju sebuah gunung, tentu anda seharusnya mempersiapkan segala sesuatunya secara matang, baik personil, logistik, perlengkapan maupun pengetahuan medan.

Ketika anda merencanakan untuk menaiki sebuah gunung yang cukup sulit, tentu anda juga akan menyiapkan tim yang ideal dan solid menurut anda, dan anda tahu betul kemampuannya. Perbekalan dan peralatan yang cukup juga situasi medan dan route yang akan anda lalui, kemudian anda siap untuk melakukan perjalanan.

Bahaya tentu saja akan selalu ada baik itu dari anda dan tim anda yang menyangkut kesiapan perlengkapan dan peralatan tim maupun pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki tim dalam melakukan perjalanan. Bahaya dari luar akan selalu ada, tergantung kesiapan tim dan kesolidan tim dalam menghadapinya.

Mental akan sangat berpengaruh dalam perjalanan anda. Sejauh mana kemampuan leader dalam memimpin tim dan respect tim terhadap leader dengan segala keputusannya. Bagaimana sesama anggota tim saling mendukung dan membantu satu sama lain.

Demi keselamatan pengunjung dan kelestarian alam, pendaki hendaknya mematuhi kewajiban sebagai berikut :

1.       Sebelum melakukan pendakian, calon pendaki diwajibkan melapor ke pos jaga terkahir, untuk dilihat apakah persyaratan pendakian telah dipenuhi atau belum
2.        Pendaki juga diwajibkan melapor ke perangkat desa (terakhir) di rute perjalanan
3.       Setelah pendakian, pendaki diwajibkan lapor ke pemberi ijin, untuk memastikan ada tidaknya pendaki yang telambat turun
4.       Pendaki diwajibkan memperhatikan kebiasaan dan adat istiadat setempat (pakaian, hal-hal yang ditabukan dan lain-lain)
5.       Bila terjadi musibah agar segera ke pos kehutanan dan atau aparat pemerintah setempat
6.       Yakinkan bahwa bekas api unggun telah benar-benar padam sebelum ditinggalkan
7.       Pendaki agar mempunyai asuransi kecelakaan diri
8.        Larangan
Untuk berhasilnya suatu pendakian, agar diperhatikan larangan-larangan sebagai berikut:
a.       Dilarang keras membawa obor sebagai alat penerangan (pada pendakian malam hari), agar tercegah kebakaran. Sebagai gantinya dapat digunakan senter
b.       Dilarang membuang benda yang mengandung api (misalnya puntung rokok) selama pendakian
c.        Dilarang mempergunakan kayu untuk keperluan apapun (api unggun, masak, tongkat)
d.       Dilarang mengambil tumbuhan dan binatang, telur atau sarang apapun, terutama bila gunung yang didaki termasuk kawasan konservasi (cagar alam, taman nasional)
e.       Dilarang membuat kegaduhan (berbicara keras, membunyikan alat musik) yang dapat mengganggu kehidupan satwa dan pendaki lain
f.         Dilarang membuang sampah apapun (kertas, plastik, kaleng). Benda-benda tersebut harus diangkut kembali ke bawah
g.       Dilarang mencemari lingkungan, termasuk mencoret-coret batu, kulit/akar/daun pohon
Dilarang melakukan tindakan apapun yang dapat mengganggu keaslian alam.
(dari berbagai sumber)
>>Read More

Selasa, 13 Maret 2012

Perjanjian Ditinjau dari Hukum Privat dan Hukum Publik

Ditinjau dari Hukum Privat
A.    Pengertian Perjanjian
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :
a.   Perbuatan,
Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
b.   Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,
Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
c.   Mengikatkan dirinya,
Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.
B.    Syarat sahnya Perjanjian
Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu :
1.   sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW);adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.
2.   cakap untuk membuat perikatan;
Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :
a.   Orang-orang yang belum dewasa
b.   Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
c.   Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.
Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW).
3.   suatu hal tertentu;
Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.
4.   suatu sebab atau causa yang halal.
Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.
C.    Akibat Perjanjian
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.
D.    Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian berakhir karena :
a.   ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
b.   undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
c. para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus;
Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (overmacht) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :
•   keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (force majeur). Akibat keadaan memaksa absolut (force majeur) :
a. debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
b.   kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.
•   keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.
d.   pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
e.   putusan hakim;
f.    tujuan perjanjian telah tercapai;
g. dengan persetujuan para pihak (herroeping).

Ditinjau dari Hukum Publik
A.    Pengertian Perjanjian
Dalam Hukum Publik, perjanjian disini menunjuk kepada Perjanjian Internasional. Saat ini pada masyarakat internasional, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Perjanjian Internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian Internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Berdasarkan draft-draft pasal-pasal yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional, diselenggarakanlah suatu Konferensi Internasional di Wina dari tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan dari tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut. Konferensi kemudian melahirkan Vienna Convention on the Law of Treaties yang ditandatangani tanggal 23 Mei 1969. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 dan merupakan hukum internasional positif. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional (treaty) adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Pengertian diatas mengandung unsur :
a.       adanya subjek hukum internasional, yaitu negara, organisasi internasional dan gerakan-gerakan pembebasan. Pengakuan negara sebagai sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Wina. Organisasi internasional juga diakui sebagai pihak yang membuat perjanjian dengan persyaratan kehendak membuat perjanjian berasal dari negara-negara anggota dan perjanjian internasional yang dibuat merupakan bidang kewenangan organisasi internasional tersebut. Pembatasan tersebut terlihat pada Pasal 6 Konvensi Wina. Kapasitas gerakan-gerakan pembebasan diakui namun bersifat selektif dan terbatas. Selektif artinya gerakan-gerakan tersebut harus diakui terlebih dahulu oleh kawasan dimana gerakan tersebut berada. Terbatas artinya keikutsertaan gerakan dalam perjanjian adalah untuk melaksanakan keinginan gerakan mendirikan negaranya yang merdeka.
b.   rezim hukum internasional.
Perjanjian internasional harus tunduk pada hukum internasional dan tidak boleh tunduk pada suatu hukum nasional tertentu. Walaupun perjanjian itu dibuat oleh negara atau organisasi internasional namun apabila telah tunduk pada suatu hukum nasional tertentu yang dipilih, perjanjian tersebut bukanlah perjanjian internasional.
B.    Syarat sahnya perjanjian
Berbeda dengan perjanjian dalam hukum privat yang sah dan mengikat para pihak sejak adanya kata sepakat, namun dalam hukum publik kata sepakat hanya menunjukkan kesaksian naskah perjanjian, bukan keabsahan perjanjian. Dan setelah perjanjian itu sah, tidak serta merta mengikat para pihak apabila para pihak belum melakukan ratifikasi. Tahapan pembuatan perjanjian meliputi :
a.       perundingan dimana negara mengirimkan utusannya ke suatu konferensi bilateral maupun multilateral;
b.       penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text) adalah penerimaan isi naskah perjanjian oleh peserta konferensi yang ditentukan dengan persetujuan dari semua peserta melalui pemungutan suara;
c.   kesaksian naskah perjanjian (authentication of the text), merupakan suatu tindakan formal yang menyatakan bahwa naskah perjanjian tersebut telah diterima konferensi. Pasal 10 Konvensi Wina, dilakukan menurut prosedur yang terdapat dalam naskah perjanjian atau sesuai dengan yang telah diputuskan oleh utusan-utusan dalam konferensi. Kalau tidak ditentukan maka pengesahan dapat dilakukan dengan membubuhi tanda tangan atau paraf di bawah naskah perjanjian.
d.   persetujuan mengikatkan diri (consent to the bound), diberikan dalam bermacam cara tergantung pada permufakatan para pihak pada waktu mengadakan perjanjian, dimana cara untuk menyatakan persetujuan adalah sebagai berikut :
a)     penandatanganan,
Pasal 12 Konvensi Wina menyatakan :
-     persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian dapat dinyatakan dalam bentuk tandatangan wakil negara tersebut;
-     bila perjanjian itu sendiri yang menyatakannya;
- bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding menyetujui demikian;
-     bila full powers wakil-wakil negara menyebutkan demikian atau dinyatakan dengan jelas pada waktu perundingan.
b)     pengesahan, melalui ratifikasi dimana perjanjian tersebut disahkan oleh badan yang berwenang di negara anggota.
C.    Akibat perjanjian
1)     Bagi negara pihak :
Pasal 26 Konvensi Wina menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau in good faith. Pelaksanaan perjanjian itu dilakukan oleh organ-organ negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya. Daya ikat perjanjian didasarkan pada prinsip pacta sunt servanda.
2)     Bagi negara lain :
Berbeda dengan perjanjian dalam lapangan hukum privat yang tidak boleh menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga, perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat bagi pihak ketiga atas persetujuan mereka, dapat memberikan hak kepada negara-negara ketiga atau mempunyai akibat pada negara ketiga tanpa persetujuan negara tersebut (contoh : Pasal 2 (6) Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara-negara bukan anggota PBB harus bertindak sesuai dengan asas PBB sejauh mungkin bila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional). Pasal 35 Konvensi Wina mengatur bahwa perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat bagi pihak ketiga berupa kewajiban atas persetujuan mereka dimana persetujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis.
D.    Berakhirnya perjanjian
(1)    sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri;
(2)    atas persetujuan kemudian yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri;
(3)    akibat peristiwa-peristiwa tertentu yaitu tidak dilaksanakannya perjanjian, perubahan kendaraan yang bersifat mendasar pada negara anggota, timbulnya norma hukum internasional yang baru, perang.

Kesimpulan
Perjanjian, baik ditinjau dari sudut hukum privat maupun publik, sama sama memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang memperjanjikan jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dinyatakan sah. Namun berbeda dengan perjanjian yang berlaku dalam lapangan hukum privat yang hanya mengikat kedua belah pihak, dalam lapangan hukum publik perjanjian mengikat bukan hanya kedua belah pihak namun juga pihak ketiga. Selain itu subjek perjanjian dalam lapangan hukum privat adalah individu atau badan hukum, sementara subjek perjanjian dalam lapangan hukum publik adalah subjek hukum internasional yaitu negara, organisasi internasional dan gerakan-gerakan pembebasan.
>>Read More

Senin, 12 Maret 2012

Persyaratan Administratif dan Teknis Pembangunann Rumah Susun di Indonesia

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Pembangunan rumah susun memerlukan persyaratan teknis dan administratif yang lebih berat, karena spesifikasi rumah susun memiliki bentuk dan keadaan khusus yang berbeda dengan perumahan biasa (landed house). Disamping itu pelaku pembangunan juga harus dituntut benar-benar qualified di bidangnya untuk melaksanakan pembangunan rumah susun.

A. Pendahuluan
Pada daerah perkotaan yang berpenduduk padat, di mana tanah yang tersedia sangat terbatas perlu dikembangkan pembangunan perumahan dan pemukiman dalam bentuk rumah susun yang lengkap, seimbang, dan serasi dengan lingkungannya. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh.
Jika dilihat dari sisi pengertian, Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda-benda bersama dan tanah bersama.
Pembangunan rumah susun memerlukan persyaratan teknis dan administratif yang lebih berat, karena spesifikasi rumah susun memiliki bentuk dan keadaan khusus yang berbeda dengan perumahan biasa (landed house). Pembangunan rumah susun harus memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administratif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :
  1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun; dan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun.
B. Persyaratan Administratif
Pembangunan rumah susun dan lingkungannya harus dibangun dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan peruntukkannya (persyaratan administratif). Merujuk kepada penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang dimaksud dengan persyaratan administratif pembangunan rumah susun yaitu persyaratan yang mengatur mengenai:
(i)           perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan;
(ii)          izin lokasi dan/atau peruntukkannya; serta
(iii)         perizinan mendirikan bangunan.
Perizinan tersebut diajukan oleh penyelenggara pembangunan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  1. sertifikat hak atas tanah;
  2. fatwa peruntukkan tanah;
  3. rencana tapak;
  4. gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;
  5. gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
  6. gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;
  7. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya.
Jika dilihat dari persyaratan administratif pembangunan rumah susun terlihat bahwa pelaku pembangunan disamping harus memenuhi persyaratan administratif tersebut, pelaku pembangunan juga harus benar-benar qualified di bidangnya untuk melaksanakan pembangunan rumah susun. Hal ini disebabkan karena spesifikasi rumah susun memiliki bentuk dan keadaan khusus yang berbeda dengan perumahan biasa (landed house).

C. Persyaratan Teknis
Ketentuan-ketentuan dalam persyaratan teknis diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan semua persyaratan teknis tersebut harus sesuai dengan rencana tata kota setempat. Persyaratan teknis pembangunan rumah susun antara lain mengatur mengenai:
(i)        struktur bangunan;
(ii)      keamanan, keselamatan, kenyamanan;
(iii)    hal-hal yang beruhubungan dengan rancang bangunan;
(iv)    kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan.
 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun juga mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun, antara lain meliputi :
1. Ruang;
Semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara dan pencahayaan langsung maupun tidak langsung secara alami dalam jumlah yang cukup.
2. Struktur, komponen, dan bahan bangunan;
Rumah susun harus direncakanan dan dibangun dengan struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan yang memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Kelengkapan rumah susun;
Rumah susun harus dilengkapi dengan: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah, saluran dan/atau tempat pembuangan sampah, tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya, alat transportasi yang berupa tangga, lift atau eskalator, pintu dan tangga darurat kebakaran, tempat jemuran, alat pemadam kebakaran, penangkal petir, alat/sistem alarm, pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu, dan generator listrik untuk rumah susun yang menggunakan lift.
4. Satuan rumah susun;
Satuan rumah susun dapat berada pada permukaan tanah, di atas atau di bawah permukaan tanah, atau sebagian di bawah dan sebagian di atas permukaan tanah. Rumah susun juga harus mempunyai ukuran standar yang dapat dipertanggungjawabkan, memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi dan penggunaannya, serta harus disusun, diatur, dan dikoordinasikan untuk dapat mewujudkan suatu keadaan yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelancaran bagi penghuni dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk hubungan ke dalam dan ke luar.
5. Bagian bersama dan benda bersama;
  1. bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift, selasar, harus mempunyai ukuran yang dapat memberikan kemudahan bagi penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam hubungan sesama penghuni, maupun dengan pihak-pihak lain.
  2. benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang dapat memberikan keserasian lingkungan guna menjamin keamanan dan kenikmatan para penghuni.
6. Kepadatan dan tata letak bangunan;
Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus memperhitungkan dapat dicapainya optimasi daya guna dan hasil guna tanah. Tata letak bangunan harus menunjang kelancaran kegiatan sehari-hari dan harus memperhatikan penetapan batas pemilikan tanah bersama, segi-segi kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara, serta pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan penghuni, bangunan, dan lingkungannya.
7. Prasarana lingkungan;
Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan kegiatan sehari-hari bagi penghuni, baik ke dalam maupun ke luar dengan penyediaan jalan setapak, jalan kendaraan, dan tempat parkir.
8. Fasilitas bangunan.
Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan ruangan-ruangan dan/atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan masyarakat, tempat bermain bagi anak-anak, dan kontak sosial lainnya serta ruangan dan/atau bangunan untuk pelayanan kebutuhan sesuai standar yang berlaku.
Persyaratan teknis pembangunan rumah susun ini ditujukan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketenteraman serta ketertiban para penghuni dan pihak lainnya. Pengaturan atas bagian bangunan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah mengandung hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, memberikan landasan bagi sistem pembangunan yang mewajibkan kepada penyelenggara pembangunan ("developer") untuk melakukan pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun dengan pembuatan akta pemisahan dan disahkan oleh Instansi yang berwenang. Atas dasar pemisahan yang dilakukan dengan akta dengan melampirkan gambar, uraian dan pertelaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan didaftarkan sebagaimana disyaratkan tersebut memberikan kedudukan sebagai benda tak bergerak yang dapat menjadi obyek pemilikan ("real property").
Sedangkan dalam segi lain, pengaturan tersebut memberikan landasan bagi sistem pemilikan, ditunjukkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun, dalam kedudukannya sebagai hak kebendaan, meliputi hak milik atas satuan Yang bersifat perseorangan dan terpisah, termasuk juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
D. Sanksi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, Pasal 21 dan Pasal 22, pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap persyaratan administratif maupun teknis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyelenggara pembangunan rumah susun diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Sedangkan pelanggaran yang terjadi karena kelalaian, maka penyelenggara pembangunan rumah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan dibebankan kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang belum dilaksanakan.
Terkait dengan sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun ini, penulis berpendapat bahwa sanksi tersebut relatif ringan jika dibandingkan dengan kemungkinan resiko bahaya yang dihadapi penghuni jika terjadi pembangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan bestek yang ditetapkan maupun kerugian keuangan negara jika anggaran pembangunan didanai oleh APBN.

E. Penutup
Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai persyaratan administratif dan teknis pembangunan rumah susun, yakni :
  1. Pengaturan tentang persyaratan administratif dan teknis pembangunan rumah susun rumah susun diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, dimana dalam undang-undang tersebut diatur tentang pembangunan rumah susun dan tata cara pemilikan dan peralihannya.
  2. Pembangunan rumah susun dan lingkungannya harus dibangun dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan peruntukkannya (persyaratan administratif).
  3. Ketentuan-ketentuan dalam persyaratan teknis diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan semua persyaratan teknis tersebut harus sesuai dengan rencana tata kota setempat.
  4. Terkait dengan sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun ini, penulis berpendapat bahwa sanksi tersebut relatif ringan jika dibandingkan dengan kemungkinan resiko bahaya yang dihadapi penghuni jika terjadi pembangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan bestek yang ditetapkan maupun kerugian keuangan negara jika anggaran pembangunan didanai oleh APBN. Untuk itu disarankan agar sanksi tersebut disesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318).
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372).
>>Read More